MEA, antara Peluang dan Harapan

 

Persaingan pencari kerja di Kota Batam yang semakin ketat belakangan ini seiring dengan tingginya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya kesempatan kerja. Ditambah lagi dengan terbukanya keran MEA dimana Tenaga Kerja Asing maupun TKI mudah bekerja di lingkup Negara – Negara ASEAN, hal ini turut menyumbang tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam.
        Jika merujuk pada UUD 1945 yang berbunyi : Pasal 27 ayat (2)  “Tiap-tiap warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 d ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, Pemerintah bertanggungjawab untuk mensejahterakan Warga Negaranya dengan memberikan penghidupan yang layak dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan kabinet kerja (nawacita) yang diterjemahkan dalam pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional :

  1. Agenda prioritas pembangunan kesatu (nawacita) : menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh Warga Negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran.
  2. Agenda prioritas pembangunan keenam (nawacita) : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan yang menonjol di Kota Batam diantaranya adalah :

  1. Rendahnya kualitas / keterampilan angkatan kerja / pencari kerja
  2. Tidak tersedianya BLK
  3. Terbatasnya lapangan pekerjaan
  4. Banyaknya perusahaan yang menutup usahanya
  5. Banyaknya tambahan angkatan kerja dari luar Batam
  6. Masuknya tenaga kerja asing (baik legal maupun ilegal)
  7. Ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk posisi vital di perusahaan
  8. Regulasi yang tumpang tindih.
           Masalah – masalah ketenagakerjaan tersebut akan menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Perencanaan Tenaga Kerja dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan.
           Kota Batam dengan letak geografis yang strategis membutuhkan SDM yang berkualitas untuk membangun daerahnya agar bisa bersaing dengan negara tetangga. Letak yang strategis dan kerjasama ekonomi antar Negara Negara ASEAN ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pelatihan dan peningkatan kompetensi / sertifikasi  bisa mencetak tenaga kerja berkualitas, kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Kerjasama dari semua pihak terutama para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan tenaga kerjanya dengan mengedepankan penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang baik, penciptaan jaminan sosial dan pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui sistem pengawasan dan kesehatan kerja.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *